Suchergebnisse

Tahun 1975, pemerintah Indonesia dan Philipina menandatangani Border Crossing Agreement untuk mengatur hubungan lintas batas penduduk Pada dasarnya ada 3 hal yang diatur yaitu : Visit of Relatives, Religious worship, Pleasure. Kenyataannya kemudian, aktivitas lintas batas antara penduduk dua negara ini, sudah jauh bergeser dari kesepakatan yang tertuang dalam BCA. Hasil penelitian membuktikan asumsi yang diajukan bahwa hubungan lintas Batas sudah "keluar" dari isi Border Crossing Agreement antara Indonesia – Philippina. Dari penelitian juga ditemukan bahwa sentra perdagangan ternyata adalah di Pulau Marore. Sementara Pulau Miangas adalah tempat transit perdagangan. Dari evaluasi dengan menggunakan teori analisis dampak silang dari Dunn (1990) ditemukan bahwa : 1. Dampak sosial. Nilai-nilai budaya lokal tidak terdeterminasi oleh intensitas hubungan antara dua penduduk. Dampak sosial yang menonjol adalah hanya pada pilihan-pilihan penggunaan kebutuhan primer yang lebih banyak menggunakan produk-produk Phillipina, yang disebabkan empat faktor, yaitu soal harga yang lebih murah, biaya, jarak dan kualitas. 2. Dampak Ekonomi. Pengamatan lapangan memperlihatkan, transaksi jual beli lebih banyak memberikan keuntungan pada pihak penduduk Phillipina Selatan. Meskipun memberikan keuntungan bagi nelayan lokal, hasil tangkapan ikan yang dibawa ke General Santos dan dijual kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi. Sentra-sentra perdagangan di Talaud dan ternyata juga di kepulauan Sangihe, lebih banyak memasarkan produk-produk jadi dari Phillipina. Sementara barang-barang jadi yang dijual ke Phillipina adalah barang-barang kebutuhan primer yang bukan produk lokal (Talaud dan juga Sangihe) 3. Dampak Politik.Untuk Kepentingan mendapatkan dana dari Pusat, maka perdagangan perbatasan yang lebih menguntungkan ketimbang perdagangan ke "dalam", ketertinggalan pembangunan infrastruktur dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia, menjadi "andalan" beberapa aktor politik lokal untuk mengangkat isu melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa Border Crossing Agreement sudah urgen untuk segera di update oleh karena sudah tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Saran dari penelitian ini adalah BCA harus diikuti dengan MOU yang lebih teknis yang juga meliputi pengaturan perdagangan perbatasan._____________________________________________________________________________Kata kunci: Evaluasi Dampak, Border Crossing Agreement, illegal trading, simplikasikebijakan.

Indonesia's ability to organize elections is acknowledged by democratic countries in the world, butthere are various problems in the implementation of elections, proving that many things still need to beaddressed in relation to the elections themselves, such as election regulation, skill and mentality of theorganizers, , the ability and readiness of the institutions or supporting institutions, as well as the intelligenceand mentality of voter participants in the election of Regional Head itself. Election problems also occur in thein the Manado city elections of 2015, namely the issue at the registration stage of Mayor and Deputy MayorCandidates. This research aims to find the cause of the occurrence of consistency in determining Mayor andDeputy Mayor of Manado Year 2015 and get new formula about registration management of candidate ofRegion Head. This research uses qualitative research method. focused on registration management ofcandidates for Regional Head candidates. The results of this study were obtained from five aspects unearthedin the research: independence, impartiality, integrity, transparency and professionalism, it was found that therewere problems with each of these aspects. In the first four aspects the source of the problem is individual. The2cause is the weakness of the individual mentality in question. Mental uncertainty to face pressure and"temptation" results in poor registration in the Manado city elections of 2015. However, the main cause of thisproblem is the unprofessional nature of the election organizers themselves. The cause is the first in theimperfection of the policy made, the second is in the absence of adequate provision for the election practitioners,the matter of treatment for ex-convicted, and the third is not open (transparency) institutions related to this. itis still difficult to find the cause of this happening (why transparency is weak), but very strong tendency of"political power" that affect this process.Keywords: Management, Candidate Registration, Selection Of Regional Head

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak jarang terjadi benturan kepentingan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.Benturan kepentingan selalu saja menimbulkan kesalah pahaman yang merupakan akar permasalahan dari perkelahian antar individu dalam suatu interaksi sosial. Perkelahian fisik antar kelompok di dalam masyarakat semakin sering terjadi. Pelakunya mulai dari pelajar, mahasiswa, kelompok masyarakat yang biasanya hidup berdampingan dalam suatu wilayah tertentu.Yang tentu saja menimbulkan korban yang tidak sedikit baik materi maupun non-materi. Seperti halnya yang terjadi Kecamatan Dumoga Tengah, Untuk itu pemerintah Kecamatan sebagai pemegang daulat tertinggi di tingkat kecamatan perlu mengambil langkah alternatif untuk dapat menyelesaikan perkelaian antara kelompok yang terjadi di kecamatan dumoga tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kabupaten Bolaang Mongondow, Kecamatan Dumoga Tengah yaitu Pemerintah Kecamatan Dumoga. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Pemerintah Kecamatan. Selain di Kantor Kecamatan Dumoga Tengah Penulis juga meneliti dua lembaga dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu Dinas Sosial dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya konflik antara lain, Pertikaian antar kelompok yang dikatikan dengan suku, agama, ras, dan antar golongan, Pemerintah Kecamatan yang bertugas melindungi dan mengayomi warga ternyata belum dapat menemukan solusi yang pas dalam menangani perkelahian antar kelompok dan Beberapa tempat yang menjadi langganan konflik sama sekali tidak mendapatkan perhatian lebih untuk dilihat faktor penyebab atau lingkungan yang membangun konflik di tempat tersebut.Kata Kunci: Peranan, Pemerintah, Pencegahan, Penanggulangan, Konflik.

AbstrakPemilihan Kepala Daerah merupakan ajang bagi partai politik dalam bersaing memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di tingkat provinsi, Kota dan kabupaten. Untuk itu Partai politik perlu memikirkan strategi yang dapat menentukan kemenangan. Seperti halnya Partai Demokrat Kota Manado yang berhasil merih suara mayorits dengan total perolehan suara sebanyak 67.081 pada pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Manado tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kota Manado yaitu Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Manado. Penggalian data dan informasi dilakukan melalui wawancara mendalam dengan Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat Kota Manado yakni Nortje H. Van Bone. Kemenagan tersebut tentu tidak terlepas dari pengunaan strategi yang baik. Tujuan dalam penelitian ini ialah: mengetahui bagaimana strategi Partai Demokrat Kota Manado pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan setidaknya terdapat beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat Kota Manado Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2016. Strategi tersebut antara lain komunikasi yang meliputi jaringan kekuasaan tingkat lokal, sosialisasi, kampanye, dan pencitraan meliputi figur dan citra partai.Kata Kunci : Strategi, Partai Demokrat, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Updating the data of voters and the establishment of the voter list, which is part of the implementation phase general election until today is still a national political issue quite seriously. This study was conducted to analyze and reveal the causes of voter lists have not been as good management that is focused on the organization of legislative elections in the province of North Sulawesi. From this research it was found that the management of voter lists in the organization of legislative elections in North Sulawesi province in 2014 have not been going well since the function of planning, organizing, and monitoring have not been fully applied in the management of the voter list. By it necessary to make improvements in the management of voter lists in planning data collection, establishment Updating Voter Data Officer, the District Selection Committee and the Voting Committee, the operational budget adjustments in the data collection stage, maximizing the internal oversight functions. Keywords: Management, Voter Registration, Legislative Election.

The city of Manado is one of the emerging cities in the province of North Sulawesi and one of theimportant tasks of the government in supporting regional development is the handling of unemploymentcurrently faced. One of the programs run by the Manado City Labour Office is a training program forthe Tata boga, this program aims to help housewives who do not have jobs that have the opportunity toopen their own business in order to increase the income of their family. Therefore, this study aims toanalyze the capability of the implementing officers of the Tata boga training program at the Departmentof Labor.To analyze the data using the capability theory approach from Hersey and Blanchard (2006: 20)covering 1) technical skill; 2) social skills (social skills); 3) conceptual skills (conceptual skills).The results of this study and discussion found that the basic skills of the executing apparatus arenot optimal, the ability of the technique is good enough, the social ability is also very good, but theconceptual ability is still low due to lack of conceptual mastery of an organization from theimplementation of the program Tata boga so monitoring of the participants Tata boga training is notdone thoroughly but only some participants. From this research can be drawn the conclusion that theability of officers of training program Tata boga program at the Manado city Labour Office has notbeen maximized due to: the absence of monitoring or monitoring of the implementing officers of allparticipants who attended the Tata boga program training but only part of the monitored the groupparticipants Tata boga formed during the training so it cannot be seen how many who develop and donot develop knowledge and assistance obtained from the Manado City Labour Office.Keywords: Ability, apparatus, training

AbstrakPemilihan kepala daerah merupakan suatu wujud demokratis lokal. Dimana dengan adanya pemilihan kepala daerah ini masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin di daerahnya. Selain itu pemilihan kepala daerah secara langsung membuat rakyat lebih bisa memantau dan meminta pertanggung jawaban sehingga akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat lebih meningkat. Karena rakyat memiliki hak untuk menagih janji dan meminta pertanggung jawaban dari kepala daerah. Keterlibatan rakyat secara langsung ini pada gilirannya merupakan patisipasi politik dalam rangka meningkatkan demokratisasi di tingkat lokal, dimana rakyat benar-benar memiliki kedaulatannya. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Tidore. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Kecamatan Tidore dalam pemilihan kepala daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015 cukup tinggi. hal ini dilihat dari kehadiran masyarakat dalam pemberian suara sebanyak 11.252 orang dari 12.827 orang yan terdaftar dalam DPT dengan pencapaian partisipasi sebesar 89.00%. Pasangan nomor urut 1 Drs. Hamid Muhammad dan Abdurrahim Saraha, SH, memperoleh suarasebanyak (27.90%), pasangan nomor urut 2 Drs. H. Muhammad Hasan Bay, MM. dan Mochtar Sangadji, SIP. Dan nomor urut 10% 3 Capt. H. Ali Ibrahim, MH. dan Muhammad Senin, SE. memperoleh suara sebanyak (62.10%). Partisipasi politik masyarakat tidak hanya memberikan suara dalam Pemilukada. Masyarakat Kecamatan Tidore juga ikut berpartisipasi dalam menghadiri rapat umum seperti kampanye atas keinginan diri sendiri maupun diajak oleh orang terdekat. Masyarakat juga berpa rtisipasi menjadi anggota partai baik sebagai anggota/kader partai maupun sebagai simpatisan partai.Kata Kunci: Partisipasi, Kinerja.

AbstrakASEAN (Association of Southeast Asian Nations) merupakan suatu organisasi geo–politik dan ekonomi dari negara–negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan MEA memiliki tujuan utama yaitu menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Salah satu wujud kerja pemerintah dalam meningkatkan hubungan ekonomi antara negara Filipina dan Sulawesi Utara yaitu dengan diresmikan pelayaran laut RO–RO. Peresmian kapal ini di harapkan dapat memajukan perdagangan sub kawasan, pariwisata dan meningkatkan konektivitas, baik antara Indonesia–Filipina maupun konektivitas ASEAN. Namun sampai saat ini Kapal yang sudah di jadwalkan setiap minggu 2 kali beroperasi tidak berjalan dengan semestinya. Didasarkan dari pijakan masalah di atas, penelitian ini di lakukan dengan tujuan Untuk mengetahui kerjasama ekonomi Sulawesi Utara dengan Filipina terkait transportasi laut kapal RO–RO Davao–Santos–Bitung. Adapun metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data yang di kumpulkan melalui wawancara dianalisis dengan cara mereduksi data membuat rangkuman secara diskriptif dan melakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak berjalannya kapal Roll–On Roll–Off ini karena tidak ada pengusaha–pengusaha yang mau melakukan pengiriman barang dengan kapal tersebut karena biaya pengiriman kapal yang mahal. Penelitian ini meyimpulkan bahwa kesiapan dari semua pihak sebelum di resmikan kapal Ro-Ro adalah akar dari tidak berjalannya pelayaran laut kapal RO–RO yaitu perencanaan sebelum diresmikannya kapal Ro–Ro ini tidak matang sehingga hubungan pengiriman barang atau perdagangan antar negara ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan yaitu untuk peningkatan ekonomi dari semua pihak.Kata Kunci : Kerjasama Ekonomi, Perdagangan, Perencanaan.

AbstrakKeterwakilan perempuan merupakan aspek dominan dalam politik, untuk menyalurkan aspirasi kepentingan dan kebutuhan perempuan. Besarnya peran anggota legislatif perempuan akan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menjamin hak politik perempuan. Pemilu legislatif yang di laksanakan pada tahun 2014 merupakan ajang dalam mengisi jabatan politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPRD masa bakti 2014-2019. Hasil pemilihan Umum ini, menjadi barometer bagi masyarakat untuk mengukur kualitas dari partai dalam pendistribusian keterwakilan perempuan. Dari hasil pemilihan umum tahun 2009 di Kota Manado tingkat keterwakilan perempuan anggota legislatif belum signifikan, sesuai dengan fakta dan data di lapangan jumlah pemilih tetap laki-laki sejumlah 171.209 dan perempuan 174.443 dengan total DPT sejumlah 345.652, dan keterwakilan perempuan yang menduduki kursi perwakilan politik sebanyak 9 kursi yang meliputi partai Golkar 2 kursi, partai PDIP 1 kursi, partai Gerindra 2 kursi, partai Pan 1 kursi, partai PKPB 1 kursi, partai Barnas 1 kursi, dan partai PDK 1 kursi. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena dominai kepentingan partai politik, hal ini juga berlaku dalam tubuh partai demokrat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsit kualitatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang oermasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan teori rekrutmen politik dari rush dan athoff yakni Indikator Rekrutmen : Penyediaan, Kriteria Kontrol. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Secara teori yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff, Pola rekrutmen DPC partai Demokrat Kota Manado dalam menetapkan calon anggota legislatif untuk pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Manado adalah bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki, dimana masih dominannya ketua DPC dalam menetapkan Caleg Perempuan.Kata kunci: Rekrutmen Politik, Partai Demokrat, Perempuan